WOW! Tahun 2014, Gaji PNS Eselon I Capai Rp 70 Juta dan Eselon II Tembus 60 Juta

28 10 2013

Kenaikan Gaji PNS 2014

Jakarta – Pemerintah bakal menghapus sistem honor bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Pembayaran honorer bakal dialihkan ke tunjangan kinerja, mulai 1 Januari 2014.

“Dengan sistem baru ini, seluruh gaji PNS mulai golongan I sampai IV akan naik, gaji pejabat eselon I bisa mencapai Rp 70 juta per bulan. Sedangkan pejabat eselon II sekitar Rp 55-60 juta, eselon III Rp 45 juta,” kata kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo seperti dikutipdetikFinance dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Rabu (11/9/2013).

Eko menegaskan, mulai 1 Januari 2014, seluruh Kementerian dan Lembaga dilarang memberlakukan honorarium. Ia mengaku kalau tahun 2011-2013 masih ada yang terima, tapi mulai tahun depan tidak boleh ada lagi.
Baca entri selengkapnya »

Iklan




Pemerintah dan DPR Sepakat Mempercepat Pengangkatan Guru Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

5 05 2009

Guru honorer dan guru bantu yang menuntut diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil boleh sedikit lega. Mengakomodir permintaan itu, pemerintah dan DPR sepakat mempercepat pengangkatan mereka menjadi calon pegawai negeri sipil sebelum pemilu digelar.

Demikian kesepakatan yang dicapai dalam rapat gabungan Komisi VIII dan Komisi X DPR dengan Pemerintah yang digelar di Gedung DPR, Selasa  (3/2/2009).

Dalam kesempatan ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pendidikan Nasional , Menteri Agama, dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN). Sementara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) absen.

Poin-poin kesepakatan yang dibacakan pimpinan Komisi VIII itu adalah, pertama. DPR dan pemerintah sepakat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang seleksi pengangkatan guru honorer dan tenaga kependidikan menjadi calon pegawai negeri sipil, baik di lingkungan Depdiknas maupun Depag.

Kedua, mempercepat pembentukan PP tersebut sebelum pemilu 9 April digelar. Keputusan ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara DPR dan pemerintah pada 7 Juli 2008 silam.

Ketiga, meminta Mendagri untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri kepada pemerintah daerah, agar setiap Pemda mengalokasikan anggaran pendidikan bagi satuan pendidikan di Departemen Agama di APBD  berdasarkan PP 55 tahun 2007.

Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan guru honorer itu, Menag
Maftuh Basyuni juga mengatakan, pihaknya dan Mendiknas dan Meneg PAN akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri untuk mengatasi masalah guru bantu agama yang masih bingung bernaung di Depag atau di Depdiknas

sumber : di Sini